Tiket Selamat atau Liang Lahat : Menimang Pengampunan Bersyarat untuk Perdamaian dan Kestabilan

Penulis : Adyatma Dimitri Widyadhana / EQ
Editor : Atha Bintang Wahyu Mawardi / EQ
Layouter : Diana Sintya Maharani / EQ

Tanggal 30 Desember 2006 adalah hari yang bersejarah untuk Irak. Pada tanggal tersebut, Saddam Hussein, pemimpin Irak, menemui ajalnya di tangan para algojo. Saddam menemui nasib yang sama dengan Khadafi, tetapi Saddam dapat dianggap lebih beruntung dibandingkan pemimpin Libya itu. Proses eksekusi Saddam melewati proses peradilan. Proses ini dianggap bermasalah, tetapi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dialami Khadafi. Pasalnya, pemimpin asal Libya tersebut dieksekusi tanpa peradilan sama sekali.

Eksekusi dan kangaroo trial (pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah sebelum peradilan berlangsung) memang dua hal yang memuaskan dahaga rakyat akan balas dendam. Meskipun begitu, aksi balas dendam di Irak dan Libya tidak menjamin kestabilan negara dan transisi pemerintahan. Eksekusi Saddam Hussein disebut-sebut memperuncing konflik sektarian antara Sunni dan Syiah di Irak (Bazzi, 2016). Akhir dari rezim Khadafi pun tidak menjamin kestabilan politik dan perdamaian. Setelah kematian sang pemimpin, Libya jatuh pada perang saudara.

Kasus yang dialami oleh Irak dan Libya hendaknya menjadi pelajaran bagi lawan politik. Pelajaran yang dapat dipetik adalah: mengeksekusi dan menghukum diktator bukanlah akhir dari perjuangan. Akhir dari perjuangan adalah transformasi menuju negara demokrasi (mengasumsikan oposisi yang pro dengan demokrasi). Maka dari itu, eksekusi dan pengadilan hanyalah alat yang hanya digunakan jika dirasa mampu mendekatkan dengan tujuan demokratisasi. Tanpa justifikasi itu, mengadili secara tidak “adil” dan mengeksekusi diktator bukan menjadi suatu solusi yang tepat.

Perverse Incentive

Sun Tzu pernah mengatakan, dalam bukunya yang berjudul The Art of War, untuk membiarkan musuh yang terkepung untuk kabur. Saran yang disampaikan oleh Sun Tzu memang terdengar kontraproduktif. Namun, saran ini sebenarnya sangat masuk akal. Tu Mu, seorang pujangga asal Tiongkok, menjelaskan bahwa maksud dari saran tersebut adalah untuk mencegah musuh bertarung dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan (courage of despair).

Jika ditelaah lebih dalam, Sun Tzu sesungguhnya berusaha untuk mencegah munculnya perverse incentive-insentif yang menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan awal. Pada konteks ini, pengepungan total tanpa jalan keluar memunculkan insentif yang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh pasukan Sun Tzu; alih-alih menyerah, pasukan musuh justru terdorong untuk melawan habis-habisan karena tidak melihat kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya.

Statuta Roma sebagai pencipta perverse incentive

Statuta Roma adalah perjanjian pendirian dari International Criminal Court (ICC). Melalui Statuta Roma, negara-negara (yang menandatangani) ingin mencegah orang-orang yang telah melakukan kejahatan luar biasa lolos dari hukum. Pada Bab 2 Pasal 5, disebutkan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili beberapa kejahatan: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (United Nations, 1998). Pada tahun 2025 sendiri, tercatat sebanyak 125 negara telah menandatangani perjanjian ini (International Criminal Court, 2025).

Statuta Roma pantas dihargai sebagai sistem yang efektif dalam membawa keadilan. Perjanjian ini memampukan mereka yang tidak dapat bersuara atau menuntut keadilan mendapatkan keadilan. Selain itu, Statuta Roma sebenarnya dapat menjadi insentif bagi para penguasa negara. Para penguasa harus berhati-hati dalam mengambil keputusan saat berkuasa; mereka tidak boleh menindas, membunuh, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Proses peradilan di ICC pun dipastikan “tepat”, dalam artian di luar kemampuan intervensinya. Ini berbeda dengan peradilan yang dilakukan di negara asal. Jika dilakukan di negara asal, besar kemungkinan sang mantan penguasa masih memiliki kemampuan untuk mengintervensi proses peradilan—entah dengan massa atau dengan mengancam menciptakan ketidakstabilan.

Namun, Statuta Roma juga membawa perverse incentive. Ini berarti apa yang dihasilkan oleh insentif dapat berkebalikan dengan hasil yang diharapkan. Statuta Roma berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman, dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun, adanya statuta ini justru membuat diktator yang telah melakukan kejahatan melakukan tindakan yang lebih kejam. Tindakan-tindakan yang kejam bertujuan untuk mempertahankan posisinya di tampuk kekuasaan. Para diktator ini paham bahwa kejatuhan kekuasaan berarti akhir dari kebebasan mereka.

Fenomena ini dituliskan oleh Philippe Sands dalam artikelnya di Guardian. Dia menyebutkan bahwa Khadafi, diktator Libya yang saat itu diburu oleh warganya dan NATO, akan memilih untuk bertahan mati-matian di tampuk kekuasaannya atau dig in his heels dibandingkan kabur ke luar negeri (Sands, 2011). Sands menyebutkan ini akibat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC terhadap Khadafi. Pria yang dijuluki oleh Reagan sebagai The Mad Dog of the Middle East mungkin paham betul bahwa mundur berarti ditangkap oleh ICC dan menerima hukuman atas tindakan masa lalunya.

Apa yang disampaikan oleh Philip Sands pun terbukti. Khadafi yang saat itu terpojok memutuskan untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Ia memilih untuk menggalang pendukungnya untuk melawan para pemberontak. Tidak hanya itu saja, Khadafi pun tidak segan untuk mengeluarkan taktik-taktik perang yang brutal. Pilot-pilot Angkatan Udara Libya yang membelot bahkan menyebut Khadafi memerintahkan mereka untuk mengebom para demonstran (Black & Hooper, 2011). Ini menunjukkan bagaimana Khadafi bertempur dengan semua kekuatannya. Hasilnya? Libya mengalami perang saudara besar-besaran yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan material; Perang saudara di Libya pun masih berlanjut bahkan setelah kematian Khadafi.

ICC dan Hilangnya Golden Parachute

Dalam jurnal yang ditulis Daniel Krcmarik menyebutkan bahwa ICC menghilangkan kemungkinan seorang diktator untuk mendapatkan Golden Parachute — istilah untuk pemimpin perusahaan yang diberhentikan karena PHK Massal/Merger perusahaan, namun tetap mendapatkan keuntungan (Merriam-Webster Dictionary, 2025).  Krcmaric menyebutkan bahwa sebelum dibentuknya ICC (1998), mengasingkan diri bukanlah suatu hal yang abnormal dilakukan oleh diktator. Krcmatic mencontohkan Idi Amin – seorang diktator asal Uganda yang yang menjabat dari tahun 1971 hingga 1979. Pada tahun akhir masa kediktatorannya (1979), Idi Amin memutuskan untuk menyerang Tanzania. Bukannya berhasil, pasukan Uganda justru dipukul mundur dan pasukan Tanzania justru merangsek maju ke Kampala, ibukota Uganda. Alih-alih bertempur, Idi Amin justru mengasingkan diri di Arab Saudi, dan meninggal di Jeddah, tidak kembali ke tanah kelahirannya.

Gambar 1. Idi Amin pada tahun 1973, dalam sebuah konferensi yang diadakan di Suriah. Foto ini diambil dua tahun setelah ia berkuasa.

Kesempatan bagi diktator untuk mengungsi dengan aman kini tidak sebesar yang pernah dinikmati oleh Idi Amin. Contohnya ditunjukkan dengan penangkapan Augusto Pinochet, diktator asal Chile, yang terkenal dengan metode melenyapkan oposisi politiknya melalui cara melempar mereka dari helikopter dan pesawat (McGowan, 2023). Walau tidak seberdarah dan sedramatis kisah Khadafi dan Idi Amin, Pinochet yang mengundurkan diri dari kursi Presiden Chile pada tahun 1990 (Britannica, 2018) ditangkap pada tahun 1998, saat sang mantan diktator mencari pengobatan di United Kingdom (Fibgar, 2024).

Gambar 2. Pesawat yang digunakan untuk mengeksekusi anggota oposisi pada masa kekuasaan Augusto Pinochet di Chile

Krmaric (2018) menyebutkan bahwa para diktator sangat memperhatikan nasib rekan-rekan sesama diktator mereka. Penangkapan Pinochet menjadi bahan perhatian bagi diktator karena keunikannya. Geoffrey Robertson, mantan hakim SCSL (Special Court For Sierra Leone), menyebutkan bahwa sebelum penangkapan Pinochet, tidak ada orang yang percaya akan mungkinnya seorang pemimpin negara ditangkap di sebuah negara dan diseret ke meja hijau (Totaro, 2025). Penangkapan ini, selain menjadi preseden tentang adanya kemungkinan untuk memenjarakan diktator, juga mengirimkan pesan yang jelas kepada para diktator bahwa bahkan sebelum berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kekebalan hukum tidak lagi mutlak. Pembentukan ICC dan meningkatnya kerja sama hukum internasional semakin memperkecil peluang pensiun damai ala Idi Amin.

Pensiun di Luar Negeri atau Di Dalam Negeri?

Pada masa Perang Dingin, khususnya sejak akhir 1940-an hingga runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, dinamika aliansi antarnegara sangat dipengaruhi oleh ketegangan bipolar antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Dalam konteks ini, suatu negara memiliki peluang untuk berpindah haluan dari satu blok ke blok lainnya apabila merasa tertekan atau tidak diuntungkan oleh relasi dengan blok awal. Misalnya, negara A yang semula berada di bawah pengaruh Blok Barat, mengalami tekanan politik atau intervensi dalam urusan domestiknya oleh sekutu-sekutunya di blok tersebut. Ketidakpuasan ini dapat mendorong negara A untuk mengalihkan kesetiaannya ke Blok Timur.

Kepindahan ini biasanya disambut baik oleh blok penerima karena memperluas pengaruh ideologis dan geopolitik mereka. Sebagai respons, Blok Timur cenderung berhati-hati dalam memperlakukan negara A di awal hubungan, guna mempertahankan aliansi baru tersebut. Di sisi lain, Blok Barat juga menjadi lebih waspada dan cenderung menahan diri agar tidak kehilangan lebih banyak sekutu. Hal ini menciptakan suatu kondisi di mana memberi tekanan berlebihan terhadap negara mitra justru kontraproduktif dan bisa memperkuat posisi lawan.

Dengan berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Blok Timur, negara-negara tidak lagi memiliki keleluasaan untuk berpindah kubu sebagai strategi bertahan atau tawar-menawar politik. Dalam situasi pasca-Perang Dingin, Blok Barat – khususnya negara-negara demokrasi liberal yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa – memiliki ruang manuver yang lebih besar untuk menekan rezim otoriter tanpa kehilangan pengaruh geopolitik. Ketika Blok Barat menginginkan pertanggungjawaban dari seorang diktator, mereka dapat memberlakukan sanksi ekonomi, embargo, hingga tekanan diplomatik terhadap negara yang memberikan perlindungan.

Ketiadaan ‘jalan keluar’ ini menyebabkan negara lebih pragmatis dalam mengambil keputusan terhadap pemimpin yang telah jatuh. Jika risiko politik, ekonomi, dan diplomatik untuk melindungi mantan diktator terlalu tinggi, maka negara akan cenderung memilih ekstradisi, pengusiran, dan penolakan terhadap permohonan asylum. Sebagaimana dicatat oleh Krcmaric (2018), pasca-Perang Dingin, tidak semua negara lagi bersedia menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para eks-penguasa otoriter. Pilihan untuk “pensiun di luar negeri”, sebagaimana Idi Amin, tidak lagi menjamin keamanan atau kekebalan.

Situasi semacam itu terjadi pada kasus Charles Taylor, mantan diktator yang dicabut suakanya dari negara tempat dia mengungsi. Taylor mengungsi ke Nigeria karena diberikan jaminan perlindungan dari tangan hukum, sebelum pada akhirnya dikeluarkan setelah pemerintah Nigeria ditekan secara internal dan secara eksternal (Ngara, 2022).  Pengusiran Charles Taylor dari Nigeria memberikan pelajaran penting bagi para diktator di era kontemporer: Jika ingin mencari perlindungan pasca-pemakzulan, maka negara yang terlalu dekat dengan kekuatan Barat akan berisiko besar tunduk pada tekanan internasional untuk mengekstradisi atau menyerahkan kepada pengadilan internasional. Pelajaran ini tampaknya dipahami betul oleh Bashar Al-Assad, pemimpin otoriter Suriah tahun 2000-2024. Ketika rezimnya runtuh di akhir tahun 2024, Assad memilih Moskow sebagai tempat pelariannya. Mengingat hubungan Rusia dengan negara Barat telah memburuk drastis akibat konflik berkepanjangan di Ukraina, kemungkinan Moskow menyerahkan Assad kepada kekuatan Barat menjadi sangat kecil – setidaknya dalam jangka pendek.

Gambar 3. Bashar Al-Assad (kiri) berbincang dengan Ayatollah Ali Khamenei (kanan), pemimpin tertinggi Iran, di Tehran, pada 30 Mei 2024.

Berpindah ke luar negeri tanpa kondisi geopolitik yang menguntungkan tentu beresiko tinggi. Namun demikian, memilih untuk tetap tinggal di dalam negeri setelah menyerahkan kekuasaan pun bukan opsi tanpa bahaya. Tinggal di tanah air pasca-transisi, meskipun disertai dengan janji amnesti dari pihak oposisi politik, tetap berarti menyerahkan nasib kepada aktor baru yang memegang agenda yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Nalepa dan Powell (2016), janji amnesti bersifat rapuh karena pemerintahan baru dapat dengan mudah mengingkari komitmen tersebut, begitu mereka mengkonsolidasikan kekuasaan. Situasi ini tentu menciptakan kecemasan mendalam di kalangan mantan pemimpin otoriter yang khawatir menjadi target balas dendam politik atau penuntutan hukum.

Meskipun demikian, tidak semua mantan diktator yang memilih untuk tetap tinggal di dalam negeri mengalami nasib buruk. Indonesia menawarkan contoh menarik, yang mana dua mantan presiden yang cukup kontroversial dalam sejarah politik Indonesia mendapatkan perlindungan politik dari pemerintah pengganti. Keduanya memang sempat menghadapi proses hukum, bahkan berstatus sebagai terdakwa, namun pada akhirnya tidak dijatuhi hukuman penjara. Pada kasus salah satu mantan penguasa ini, sang mantan penguasa malah diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk kasus hukum (detikNews, 2006).

Sebuah titanic battle

Tabel 1. Payoff Matrix antara Diktator dan Oposisi

Sumber : Britannica (2019), UNDP (2025), Krcmaric (2018), Ben-Ghoat (2023), Bazzi (2016), dan olahan penulis

Opsi pertama yang ada, pada matriks yang disederhanakan ini, adalah bertempur hingga akhir (untuk diktator) yang berakhir dengan penangkapan atau eksekusinya.  Keputusan ini jelas akan melibatkan perang saudara. Berkaca dari perang saudara yang terjadi di Libya dan Suriah, perang ini kemungkinan besar akan memakan waktu yang lama dan korban jiwa yang tidak sedikit. Berakhirnya perang saudara juga diikuti dengan ketidakstabilan politik (BBC, 2015).

Opsi kedua adalah ketika diktator menyerah tanpa melakukan perjanjian dan berakhir dengan eksekusi atau penahanannya. Opsi kedua adalah sesuatu yang menyenangkan, setidaknya bagi pihak oposisi. Pihak ini akan memiliki kesempatan untuk menegakkan keadilan atau balas dendam (tergantung dari mana Anda melihatnya). Namun, bagi pendukung diktator ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima (Bazzi, 2016). Perasaan tidak terima ini dapat berakhir dengan ketidakstabilan, jika ini dibiarkan dalam jangka panjang dapat berakhir dengan perang saudara.

Opsi ketiga adalah seorang diktator menyerah dengan perjanjian, tetapi pihak oposisi menolak untuk menghormati isi perjanjian. Pelanggaran ini hampir pasti menyebabkan pendukung sang diktator memberontak. Dampak ini dapat bertambah parah apabila diktator masih memiliki pengaruh yang kuat dan loyalis militer negara tersebut. Petinggi militer yang merasa berhutang budi dengan sang diktator memiliki kemungkinan untuk memberontak atau melakukan kudeta, dan menjadikan diktator yang sudah turun kembali sebagai diktator. Kemungkinan yang kedua, petinggi militer negara tersebut justru menjadi diktator yang baru. Proses pemberontakan ini jelas akan berakhir dengan pertumpahan darah.  

Kasus yang dapat disamakan dengan kondisi ini terjadi Mesir, pada tahun 2013. Pada saat itu, pemerintah Mesir yang baru saja memimpin Mesir digulingkan oleh militernya. Padahal, beberapa bulan sebelumnya diktator yang berlatar belakang militer telah mengundurkan diri dari posisinya setelah muncul gelombang demonstrasi. Penyebabnya? Pemerintah Mesir di bawah Mohamed Morsi gagal untuk memenuhi janji akan social justice dan tidak mengakomodir kepentingan militer. Morsi, misalnya, dianggap memberikan keistimewaan pada kaum Islamis (Messieh, 2013). Sang presiden juga dianggap telah memberhentikan beberapa petinggi militer. Tindakan-tindakan Morsi dianggap menyinggung petinggi Militer Mesir.  Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, belakangan menjadi presiden Mesir, berpendapat bahwa tindakan Morsi menghinanya secara pribadi dan tidak lepas dari keinginan untuk menyamakan skor (balas dendam) (Carlstrom, 2013). Militer yang merasa dihina dan diserang akhirnya meluncurkan kudeta.

Opsi yang keempat adalah bertempur hingga titik darah penghabisan dan kabur ke luar negeri. Pilihan ini yang diambil oleh Bashar Al-Assad pada tahun 2024. Di saat dia menyadari bahwa kekuasannya di ujung tanduk dan Kota Damaskus nyaris terkepung pemberontak, Bashar memutuskan untuk mengungsi ke Moskow. Bashar memang dapat hidup dengan tenang, tetapi pertempuran di hari-hari terakhir ini menyebabkan kematian dan memperparah kerusakan infrastruktur di Suriah (Agence France-Presse, 2024). Tidak adanya perjanjian damai juga membuat para aktor yang mendukung Rezim Bashar Al-Assad merasa terancam. Tidak heran, beberapa dari mereka memutuskan untuk memberontak pada rezim Suriah yang baru (Institute for the Study of War, 2025b).

Gambar 4. Pemberontak Suriah memasuki Damaskus, ibu kota Suriah, pada 14 Desember 2024.

Opsi kelima adalah seorang diktator menyerah dan dibiarkan untuk pergi. Penyerahan ini dilakukan tanpa perjanjian sama sekali, ini berarti diktator memutuskan untuk menyerah dan oposisi membiarkannya untuk pergi. Opsi ini sangat jarang kemungkinannya untuk muncul, seorang diktator tidak mungkin menyerah tanpa meminta konsesi seperti jaminan hukum dan amnesti. Tidak adanya jaminan hukum berarti oposisi yang merasa dirinya tidak terikat dengan perjanjian dapat secara sepihak menyeret sang diktator ke meja hijau. Membiarkan dirinya diseret ke meja hukum dengan hasil akhir dieksekusi atau dipenjara, sangat bertentangan dengan naluri hidup manusia akan self-preservation. Oleh karena itu, opsi ini akan sangat jarang muncul.

Opsi keenam, adalah seorang diktator memutuskan untuk bernegosiasi dengan oposisi. Hasil akhirnya adalah diktator menyerah dan diberikan hak untuk pergi mengungsi. Jika proses negosiasi dapat berakhir dengan baik dan semua pihak yang terlibat diberikan jaminan dalam proses hukumnya, maka proses transisi dapat dilakukan secara damai. Opsi keempat sebenarnya juga dapat berakhir dengan transisi damai, tanpa melukai pihak-pihak tertentu. Meskipun begitu, hilangnya tokoh sentral sebagai lawan dari oposisi dalam konteks Suriah adalah Bashar Al-Assad, akan memperumit proses negosiasi. Hilangnya tokoh sentral juga berarti oposisi memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pihak diktator yang baru saja dikalahkan. Proses yang berat sebelah, akan memunculkan rasa tidak adil pada pihak tertentu yang berakhir dengan ketidakstabilan. Meskipun opsi keenam dapat menciptakan transisi politik yang relatif stabil, jika tidak dikelola dengan baik, transisi berpotensi menyebabkan ketidakstabilan, bahkan menciptakan diktator baru.

Dengan semua opsi yang sudah disodorkan, opsi apa yang harus diambil? Semua opsi yang ada hampir pasti memunculkan resiko yang tidak baik. Namun, bukan  berarti tidak ada keputusan yang relatif baik. Penulis berpendapat bahwa ada baiknya diambil keputusan untuk memberikan konsesi kepada diktator, dengan syarat diktator juga memberikan konsesi. Ini berarti dikator mundur dari posisinya, sementara pemerintahan yang baru atau pemberontak berjanji untuk memberikan safe passage untuk keluar dari negaranya dan memberikan amnesti berupa tidak menuntut sang diktator di masa depan.

Dalam pemerintahan yang dipimpin oleh diktator, seringkali juga terdapat pihak yang mendukung. Mereka adalah birokrat, Jenderal, tentara, dan lain sebagainya. Mereka tentu saja perlu untuk ditangani dengan baik, jika tidak mereka dapat memunculkan pemberontakan baru. Salah satu kasus pemberontakan terjadi di Irak, saat itu pemerintah Amerika memutuskan untuk membubarkan tentara Irak (PBS, 2023). Mantan tentara yang terlatih ini kemudian memutuskan untuk mengarahkan ujung senjata mereka pada tentara Amerika (Pfiffner, 2010).

The lesser evil?

Kondisi yang ada di Irak ini tidak boleh terulang. Pemerintah yang baru dapat menggunakan pendekatan jepang untuk memproses orang itu. Pendekatan Jepang yang dimaksud di sini adalah mengadili para petinggi dan membebaskan mereka yang berada di posisi bawah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Suriah yang baru, tentara-tentara yang dipaksa bergabung pada militer Bashar Al-Assad diberikan amnesti (The New Arab, 2024). Tentara-tentara ini kemudian diintegrasikan kembali ke masyarakat. Sementara itu, mereka yang berada di pucuk pimpinan diburu untuk dibawa ke pengadilan (Borger & Davies, 2024). Ini memuaskan rasa haus masyarakat akan keadilan sekaligus mencegah tentara-tentara yang terlatih memberontak. Apa yang terjadi pada petinggi-petinggi pun tidak akan menjadi masalah untuk pemimpin yang baru. Para petinggi ini umumnya hanya birokrat yang tidak memiliki dukungan selain dari prajuritnya. Dengan prajuritnya yang sudah diberikan jalan keluar, sang petinggi tidak lagi memiliki dukungan besar yang  beresiko mengancam stabilitas negara.

Meskipun begitu, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan mengenai opsi keenam. Hilangnya Bashar Al-Assad memperumit proses negosiasi dengan pihak yang dulunya mendukung Assad.  Kerumitan ini berakhir dengan pemberontakan di wilayah yang ditinggali oleh Alawite (Institute for the Study of War, 2025). Ini adalah kelompok etnoreligius yang dahulu menjadi pendukung Assad. Hal ini, ditambah dengan pembantaian yang dilakukan oleh bagian pemerintah Suriah yang baru, semakin memperkeruh situasi di Suriah (Michael, 2025). Ini sekali lagi menggarisbawahi pentingnya untuk mempertimbangkan semua pihak dalam negosiasi. Tidak hanya diktator dan oposisi, melainkan juga pihak pendukung di kedua pihak. Tidak hanya itu saja, pemerintah yang baru juga seharusnya meluncurkan program-program dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah munculnya diktator yang baru.

Kesimpulan

Mengadili dan membunuh diktator bukanlah sesuatu yang selalu berakhir dengan baik. Tindakan-tindakan ini tidak jarang menimbulkan ketidakstabilan. Penting bagi pemerintah yang baru untuk memperhitungkan ini dalam membuat keputusan. Pemerintah yang baru dan demokratis seharusnya lebih memprioritaskan kestabilan dan mencegah munculnya diktator yang baru.  Ini dilakukan dengan mencabuti institusi-institusi yang dianggap berpengaruh terhadap kebangkitan diktator. Jangan seperti sebuah negara yang berhasil menggulingkan diktatornya, tetapi gagal menghilangkan “tangga” yang memampukan seseorang untuk menjadi diktator. Sebagai akibatnya, seseorang itu dapat menjadi diktator tanpa repot-repot membuat “tangga” dari nol.

Daftar Pustaka

Agence France-Presse. (2024, December 5). Strikes on key bridge linking Syria’s Homs, Hama: war monitor. France 24. https://www.france24.com/en/live-news/20241205-syria-forces-battle-to-stop-rebel-advance-on-key-central-city

Black’s Law Dictionary. (2013, March 2). PERVERSE INCENTIVE. The Law Dictionary. https://thelawdictionary.org/perverse-incentive/

Bazzi, M. (2016, January 15). How Saddam Hussein’s Execution Contributed to the Rise of Sectarianism in the Middle East. The Nation. https://www.thenation.com/article/archive/how-saddam-husseins-execution-contributed-to-the-rise-of-sectarianism-in-the-middle-east/

BBC. (2015, March 24). Libya instability is “security threat” to UK, say MPs. BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-32027431

Ben-Ghiat, R. (2023, September 11). How Chile Won Back Its Democracy. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/international/archive/2023/09/chile-coup-democracy-1988-pinochet/675275/

Black, I., & Hooper, J. (2011, February 21). Libya defectors: Pilots told to bomb protesters flee to Malta. The Guardian; The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2011/feb/21/libya-pilots-flee-to-malta

Borger, J., & Davies, H. (2024, December 10). Syrian leader offers reward for details of Assad officials involved in war crimes. The Guardian; The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/dec/10/syria-fall-of-assad-regime-justice-atrocities-war-crimes-icc

Britannica. (2018). Augusto Pinochet | Biography & Facts. In Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Augusto-Pinochet

Britannica. (2019). Libya Revolt of 2011. In Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011

Carlstrom, G. (2013, July 5). Morsi and the military. Al Jazeera. https://www.aljazeera.com/news/2013/7/5/morsi-and-the-military?

Correa, L. (2024). Syrian fighters stand on a street at the central square in Damascus, Syria, Saturday, Dec. 14, 2024. https://dims.apnews.com/dims4/default/be16cba/2147483647/strip/true/crop/6000x4000+0+0/resize/1440x960!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2Fc8%2Fc9%2Fda9411083ac48f4848abd2293138%2F49799412267745f594b414111d4afaa4

detikNews. (2006, May 7). SP3 Belum Bisa Untuk Soeharto. Detiknews; detikcom. https://news.detik.com/berita/d-589953/sp3-belum-bisa-untuk-soeharto

Fibgar. (2024, October 16). Pinochet’s arrest: a milestone for Universal Jurisdiction - FIBGAR. FIBGAR. https://fibgar.es/en/pinochets-arrest-a-milestone-for-universal-jurisdiction/

Institute for the Study of War. (2025a). Alawite Insurgents Seek to Use Sectarian Violence to Destabilize the Interim Government in Syria. Institute for the Study of War. https://www.understandingwar.org/backgrounder/alawite-insurgents-seek-use-sectarian-violence-destabilize-interim-government-syria

Institute for the Study of War. (2025b). Understanding Syria’s Emerging Insurgency. Institute for the Study of War. https://www.understandingwar.org/backgrounder/understanding-syria%E2%80%99s-emerging-insurgency

International Committee of the Red Cross. (2023). Rule 25. Medical Personnel. Icrc.org. https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule25

International Criminal Court. (n.d.). How the Court Works. International Criminal Court. https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works

International Criminal Court. (2025). The States Parties to the Rome Statute | International Criminal Court. Asp.icc-Cpi.int; International Criminal Court. https://asp.icc-cpi.int/states-parties

Krcmaric, D. (2018). Should I Stay or Should I Go? Leaders, Exile, and the Dilemmas of International Justice. American Journal of Political Science, 62(2), 486–498. JSTOR. https://doi.org/10.2307/26598743

McGowan, C. (2023, August 4). How a Pinochet “death flight” helicopter became UK gamepark prop. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2023/aug/04/chile-pinochet-death-flights-helicopter-uk-park

Merriam-Webster Dictionary. (2025). Golden Parachute. Merriam-Webster.com. https://www.merriam-webster.com/dictionary/golden%20parachute

Messieh, N. (2013, September 24). A Path Leading to Failure. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/a-path-leading-to-failure

Michael, M. (2025, June 30). How Reuters counted the dead in the March killings of Syrian Alawites. Reuters. https://www.reuters.com/world/how-reuters-counted-dead-march-killings-syrian-alawites-2025-06-30/

Nalepa, M., & Powell, E. J. (2016). The Role of Domestic Opposition and International Justice Regimes in Peaceful Transitions of Power. Journal of Conflict Resolution, 60(7), 1191–1218. https://doi.org/10.1177/0022002714567946

Ngara, C. O. (2022). WAS NIGERIA’S OFFERING OF ASYLUM STATUS TO PRESIDENT CHARLES TAYLOR OF LIBERIA A DIPLOMATIC BLUNDER? Journal of International Studies, 18(18), 63–87. https://doi.org/10.32890/jis2022.18.3

Onishi, N. (2000, December 7). In Ruined Liberia, Its Despoiler Sits Pretty. Nytimes.com; The New York Times. https://www.nytimes.com/2000/12/07/world/in-ruined-liberia-its-despoiler-sits-pretty.html

PBS. (2023, March 7). A timeline of the Iraq War. PBS NewsHour. https://www.pbs.org/newshour/world/a-timeline-of-the-iraq-war

Pfiffner, J. P. (2010). US Blunders in Iraq: De-Baathification and Disbanding the Army. Intelligence and National Security, 25(1), 76–85.

Sands, P. (2011, May 4). https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/may/04/icc-arrest-warrants-libya-gad dafi. The ICC Arrest Warrants Will Make Colonel Gaddafi Dig in His Heels. https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/may/04/icc-arrest-warrants-libya-gaddafi

The New Arab. (2024, December 9). HTS-led coalition announces general amnesty for Assad soldiers. The New Arab. https://www.newarab.com/news/hts-led-coalition-announces-general-amnesty-assad-soldiers

The Telegraph. (2013, October 29). Ex-warlord Charles Taylor’s family say he is being “ill-treated” in British jail. The Telegraph. https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/liberia/10412158/Ex-warlord-Charles-Taylors-family-say-he-is-being-ill-treated-in-British-jail.html

Totaro, P. (2025). Knight in shining Armani. The Monthly. https://www.themonthly.com.au/september-2011/essays/knight-shining-armani

Tzu, S. (2004). The Art of War (L. Giles, Trans.). Project Gutenberg. https://dn790006.ca.archive.org/0/items/TheArtOfWarBySunTzu/ArtOfWar.pdf

UNDP. (2025). The Impact of the Conflict in Syria. United Nations Development Programme. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-02/undp-sy-seia-final-24022025_compressed.pdf

United Nations. (1998, July 17). Rome Statute of the International Criminal Court. OHCHR; United Nations. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

Daftar Gambar

AP. (2024). In this photo released by the official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Syrian President Bashar Assad in a meeting in Tehran, Iran, May 30, 2024. [Foto] https://dims.apnews.com/dims4/default/e23cc78/2147483647/strip/true/crop/2200x1311+0+0/resize/1440x858!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2F74%2F05%2F7131c4c35a1956c28c6ad6e02981%2F7cfac32a6c4d4917b1248c0087a2b708

AP Photo. (1973). President Idi Amin of Uganda speaks at a news conference during a visit to Damsacus, Syria, on Oct. 16, 1973. Amin, who took power by force in Uganda in 1971 and ruled until he was removed by armed groups of exiles in 1979, died in Saudi Arabia in 2003. His passing was barely acknowledged in Uganda, and some of Amin’s supporters over the years have unsuccessfully lobbied for his remains to be returned home, underscoring his tainted legacy. [Foto] AP News. https://dims.apnews.com/dims4/default/c280298/2147483647/strip/true/crop/4500x3056+0+0/resize/1440x978!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2F31%2F91%2Ff7a6f78d351893ff6991817be39a%2F2d362424ba4147a8b84c11bf07d070f2

Correa, L. (2024). Syrian fighters stand on a street at the central square in Damascus, Syria, Saturday, Dec. 14, 2024. [Foto] https://dims.apnews.com/dims4/default/be16cba/2147483647/strip/true/crop/6000x4000+0+0/resize/1440x960!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2Fc8%2Fc9%2Fda9411083ac48f4848abd2293138%2F49799412267745f594b414111d4afaa4

Pisarenko, N. (2023). Members of human rights organizations walk alongside one of the planes that carried out “death flights,” when detainees were tossed out into the sea during Argentina’s last military dictatorship, on the tarmac of the Jorge Newbery international airport in Buenos Aires, Argentina, Saturday, June 24, 2023. The plane that had been located in the US arrived in Argentina’s capital Saturday and will eventually be transferred to the Museum of Memory set up in the former illegal detention center known as ESMA. [Foto] https://dims.apnews.com/dims4/default/848c1c1/2147483647/strip/true/crop/8054x5369+0+0/resize/1440x960!/format/webp/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fassets.apnews.com%2F02%2F1e%2Ff4b6caf6426828400c8d33412631%2F908f088ee54f4ef289e43ac1ab0f42bc