Hidup Berdampingan dengan Pariwisata: Realitas Warga Jogja

Penulis: Theresa Martha Manalu & Atha Bintang Wahyu Mawardi/EQ
Editor: Bill Sean Saragih
Layouter: Diana Sintya Maharani/EQ

Di tengah ramainya langkah wisatawan, suara warga nyaris tak terdengar. Trotoar yang dulu jadi tempat bertegur sapa, kini jadi lahan jual beli tanpa jeda.Yogyakarta, yang dulu terasa akrab dan membumi, perlahan berubah jadi etalase kota—indah di mata pengunjung, namun membebani mereka yang tinggal di balik jendela.

Apakah Jogja masih bisa dianggap kota yang ekonomis untuk warganya sendiri? Ini menjadi pertanyaan penting yang kami akan telusuri lebih lanjut, terutama dengan berbicara langsung pada pelaku usaha kecil di sekitar Malioboro dan Prawirotaman, serta dosen dan peneliti ekonomi kota. Apakah pertumbuhan pariwisata ini benar-benar memberikan ruang yang adil bagi semua lapisan masyarakat?

Pariwisata Meningkat, Warga Terdesak

Bagi warga Kota Yogyakarta, hidup berdampingan dengan pariwisata bukanlah hal baru. Namun, perubahan dalam beberapa tahun terakhir mulai membawa dampak yang terasa bagi kehidupan sehari-hari. Bagi Bapak Haryanto dan Ibu Menil, pemilik Lumpia SamiJaya yang berjualan di pinggir Malioboro sejak puluhan tahun lalu, perubahan itu terasa seperti kehilangan lambat atas wajah kota yang dulu akrab.

"Kalau dulu, ya, suasananya beda. Jogja itu punya khasnya. Ada rasa di setiap sudut. Sekarang.. kayak Jogja nggak ada rasanya lagi," ujar Bu Menil lirih, sambil mengingat saat-saat sebelum kios mereka dipindahkan ke Teras Malioboro. Pemindahan yang awalnya bertujuan untuk merapikan area itu, justru menghilangkan karakter ‘spontan’ Malioboro yang hidup.

Pada prinsip teorinya, pasar bebas menyiratkan bahwa semakin banyak pilihan, semakin baik untuk konsumen. Namun, dalam praktiknya di Malioboro, penyatuan pedagang di satu area malah membuat semua dagangan menjadi seragam, kehilangan kekhasan yang dulu membedakan satu penjual dari lainnya.

Mobilitas pun menjadi mimpi buruk. Bapak Haryanto mengenang, "Dulu dari Mandala ke rumah itu paling lima menit. Sekarang, 200 meter aja bisa satu jam lebih." Jalanan penuh sesak. Sampah berserakan. Ketenangan yang menjadi napas Jogja terasa makin tipis.

Fenomena ini tak lepas dari ledakan pariwisata dalam lima tahun terakhir. Jumlah pertumbuhan pariwisata di Yogyakarta meledak hingga hampir 11 juta orang per tahun, padahal penduduk kota hanya sekitar 415 ribu jiwa​. Setiap warga "berbagi" kota ini dengan sekitar 26 wisatawan, angka yang jauh lebih berat dibandingkan, misalnya, warga Denpasar di Bali.

Sumber : PPID Kota Jogja & Satu Data Denpasar, 2024 (Diolah penulis)

Dampak dari ledakan pariwisata ini tidak hanya terasa di jalanan, tetapi juga merambat ke berbagai aspek kehidupan kota, termasuk soal akses ruang dan tempat tinggal. Harga tanah di pusat kota meningkat drastis karena ketika permintaan lahan melonjak sementara pasokannya tetap, harga pasti terkerek.

Warga kecil, seperti Nurani, Haryanto, dan Menil, yang bergantung pada ruang publik, merasakan langsung bagaimana lahan kini menjadi ‘milik’ sektor komersial. “Kami seperti terjajah di kota sendiri,” lirih Ibu Nurani, seorang warga sekaligus pedagang di daerah Malioboro.

"Bisa dibilang sekarang ini Jogja makin bersih, makin rapi," ujar Bapak Haryanto, "tapi rakyat kecil kayak kita makin bingung cari ruang. Mau jualan, mau jalan kaki, semua serba sulit."

Ketika ditanya bagaimana perasaan mereka menyaksikan perubahan itu, jawaban Bu Menil sederhana namun menusuk: "Sedih, Mas."

Mereka tidak menolak perubahan. Mereka hanya merindukan kota yang ramah: kota yang memperlakukan mereka bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai bagian sah dari denyut kehidupan.

Siapa yang diuntungkan?

"Pariwisata memperkuat ekonomi, ya, tapi ekonominya siapa?" Ujar Dr. Mohammad Yusuf. Ini adalah pertanyaan kritis yang menggambarkan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Masifnya pembangunan hotel dan apartemen di Yogyakarta turut mengubah wajah kota sekaligus menciptakan krisis ekologis yang mulai dirasakan oleh warga.

Yusuf dan Purwandani (2020) mencatat bahwa eksploitasi air tanah oleh sektor pariwisata telah menyebabkan penurunan permukaan air tanah hingga 20–30 cm per tahun, yang berujung pada kelangkaan air, meskipun di musim hujan. Bagi warga kecil, air bukan sekadar komoditas, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dijangkau.

Orientasi utama pembangunan pariwisata Yogyakarta saat ini, menurut Bapak Yusuf, adalah mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan kontribusi sektor ini mencapai 23% PAD kota​. Tapi sayangnya, keuntungan itu banyak terkonsentrasi di tangan pemilik modal besar, sementara pelaku usaha kecil, apalagi warga biasa, hanya menjadi pelengkap.

Konsep ini dikenal dalam ekonomi sebagai trickle-down effect — gagasan bahwa kekayaan yang dihasilkan di atas akan "menetes" ke bawah. Namun di banyak kasus dunia nyata, termasuk Jogja, yang terjadi justru trickle-failure: manfaat ekonomi tidak benar-benar mengalir ke masyarakat bawah.

Relokasi pedagang kecil ke Teras Malioboro adalah salah satu cermin kegagalan ini. "Mereka disuruh bersaing satu sama lain, tanpa diberi bekal untuk bertahan," tegas Yusuf. Di saat para investor besar seperti Hamzah Batik membangun outlet eksklusif, pedagang kecil bertahan dengan barang-barang murah, massal, dan kurang berkualitas — sebuah medan persaingan yang jelas timpang.

Seperti keseimbangan di ujung timbangan, masa depan Jogja bergantung pada keberanian warga, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memilih: tetap menjadi rumah, atau hanya panggung pertunjukan.

Daftar Pustaka

García, F. A., Vázquez, A. B., & Macías, R. C. (2015). Resident’s attitudes towards the impacts of tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 33–40. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.11.002

Pemerintah Kota Denpasar. (2023). Jumlah kunjungan wisatawan Kota Denpasar tahun 2023 [Data set]. Satu Data Denpasar.https://satudata.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023). Statistik pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2023 [Data set]. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Yogyakarta. https://ppid.jogjakota.go.id

Prime360. (2023, June 30). Update Harga Tanah Per Meter di Jogja Tahun 2023 Terbaru. Prime360.id. https://www.prime360.id

Yusuf, M., & Purwandani, I. (2020). Ecological politics of water: The ramifications of tourism development in Yogyakarta. South East Asia Research, 28(3), 327–343. https://doi.org/10.1080/0967828X.2020.1821580

Yusuf, M. (2018). Pariwisata dan transformasi kota di Yogyakarta [Tourism and urban transformation in Yogyakarta]. (Artikel Jurnal Nasional).

Wawancara pribadi: Nurani, Haryanto, Menil, Yusuf, Gigih (2025).