Dilema Efisiensi Transportasi Publik Indonesia: Dari “Hemat Anggaran” ke “Hemat Kesejahteraan”?

Penulis: Raissa Maharani/EQ
Editor: Alif Fazel Faruq/EQ
Layouter: Arasty Lyla Ramadhani/EQ

Layanan Transportasi Publik sebagai Tulang Punggung Mobilitas Masyarakat

Transportasi publik merupakan komponen infrastruktur di Indonesia yang memegang peranan krusial dalam kehidupan masyarakat modern yang tak hanya berfungsi sebagai sarana pemindahan manusia, tetapi juga menjadi fondasi utama mobilitas perkotaan dan regional. Bahkan, infrastruktur transportasi publik menjadi prasyarat yang penting dan mendasar untuk memastikan kelancaran aktivitas di perkotaan (Sun & Cui, 2018). Sistem angkutan umum di Indonesia memfasilitasi perjalanan harian jutaan orang, mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi, serta mempersingkat jarak antara kawasan permukiman dengan pusat ekonomi dan sosial.

Dari sudut pandang ekonomi, infrastruktur transportasi memainkan peran penting dalam membentuk konektivitas spasial, sehingga memberikan pengaruh yang mendalam terhadap dinamika ekonomi yang terintegrasi (Varghese & Pradhan, 2025). Jaringan transportasi yang baik meningkatkan aksesibilitas antardaerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) yang menunjukkan bahwa mobilitas yang tinggi di Jakarta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditambah dengan sektor transportasi umum yang memadai, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan aksesibilitas yang lebih baik, wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau menjadi lebih menarik bagi investor, menciptakan lapangan kerja, serta merangsang perdagangan, pariwisata, dan pergerakan barang dan jasa. Pada akhirnya, konektivitas yang terbangun melalui angkutan publik yang efisien memungkinkan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan penting, sehingga mendorong pertumbuhan daerah secara keseluruhan.

Selain manfaat ekonomi, transportasi publik juga memiliki peran sosial yang vital, yaitu meningkatkan inklusivitas. Dengan meningkatkan mobilitas antarwilayah, sistem transportasi umum mempermudah akses masyarakat ke fasilitas kesejahteraan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan sosial (Gunaruwan & Jayasekera, 2015). Dalam penelitiannya, Gunaruwan & Jayasekera menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan layanan mobilitas yang terjangkau berasosiasi signifikan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan literasi, terutama di kawasan rural. Layanan bus kota, kereta, dan angkutan umum lainnya menghubungkan lapisan masyarakat yang beragam, termasuk pekerja, pelajar, hingga golongan khusus seperti lansia dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan transportasi publik tidak hanya mendukung mobilitas fisik, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi akses pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial, sehingga memperkecil kesenjangan dan memajukan kesejahteraan bersama.

Di samping itu, transportasi publik juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu peran penting dari transportasi publik adalah mengurangi emisi karbon. Peningkatan efisiensi transportasi publik terbukti mampu menurunkan emisi karbon secara signifikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lyu et al. (2025), setiap persen peningkatan efisiensi transportasi publik mampu meredam beban peningkatan emisi karbon akibat perluasan kota (urban sprawl) sebesar 0,55 persen.

Selain kontribusinya dalam mengurangi emisi karbon, transportasi publik juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan mendorong pembangunan kota yang lebih ramah lingkungan (Akram et al., 2025). Hal ini disebabkan transportasi publik lebih efisien dalam penggunaan ruang dibandingkan kendaraan pribadi, karena dapat mengangkut lebih banyak orang dalam satu kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas. Satu bus atau kereta dapat membawa puluhan hingga ratusan orang, yang secara signifikan mengurangi jumlah mobil pribadi yang dibutuhkan untuk mengangkut jumlah penumpang yang sama, sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas.

Kondisi Layanan Transportasi Publik Indonesia Saat Ini

Saat ini, kondisi keseluruhan layanan transportasi publik Indonesia masih jauh dari kata memadai. Meskipun menunjukkan kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan di kota-kota besar, Indonesia masih mengalami tantangan mendasar seperti ketimpangan wilayah dan penurunan armada. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan transportasi publik juga dapat dikatakan kurang maksimal, bahkan di wilayah Ibu Kota Jakarta. Dilansir dari Kompas (2024), pada tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta mencatat bahwa pengguna transportasi publik hanya sekitar empat juta orang, atau hanya sekitar 18,86 persen dari total perjalanan di Jakarta. Kemudian, berdasarkan catatan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 persentase tersebut meningkat menjadi 20,97 persen (Santosa, 2025).

Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan moda transportasi umum, kesenjangan infrastruktur antarwilayah juga menjadi masalah mendasar. Di DKI Jakarta dan kota besar lain, masyarakat memiliki opsi transportasi publik yang luas, misalnya Kereta Rel Listrik (KRL), bus kota, angkot, dan Bus Rapid Transit (BRT). Beragamnya pilihan angkutan umum tersebut terjadi karena jaringan kereta, bus, dan akses tol relatif rapat. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, akses terhadap beragam moda transportasi umum seperti KRL, bus kota, angkot, dan BRT masih sangat terbatas. Hal ini diperkuat oleh temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia (2024) yang menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda dari tiga zona, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Dalam survei tersebut, Indonesia Barat memperoleh skor kepuasan tertinggi, yaitu 3,972, relatif lebih tinggi dari pada Indonesia Tengah dengan skor 3,943 dan Indonesia Timur dengan skor 3,759.

Kesenjangan infrastruktur transportasi juga berlaku antardaerah perkotaan dan pedesaan. Menurut survei Indikator Politik (2024), 70,8 persen masyarakat perkotaan menilai positif kondisi transportasi umum di Indonesia, sementara hanya 59,2 persen masyarakat pedesaan yang menilai demikian. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya aksesibilitas transportasi publik di pedesaan. Di berbagai kota kecil dan pedesaan, jarak antarmoda tidak terintegrasi dengan baik dan fasilitas angkutan umum masih belum memadai. Tantangan lain yang harus dihadapi oleh transportasi publik adalah kerusakan jalan. Kondisi jalan yang buruk ini secara langsung berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi publik. Kondisi jalan yang buruk menyebabkan perjalanan yang tidak nyaman, meningkatkan potensi keterlambatan, menambah biaya pemeliharaan kendaraan, dan menciptakan risiko kecelakaan yang lebih tinggi, yang semuanya mengurangi kualitas keseluruhan transportasi publik.

Kebijakan Efisiensi Anggaran dan Pengaruhnya terhadap Transportasi Publik

Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memulai kebijakan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi anggaran tersebut dimaksudkan untuk mengalokasikan dana ke program prioritas lain, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara. Tentu saja, kebijakan efisiensi anggaran tersebut berdampak pada penganggaran kementerian teknis, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk APBN 2025, Kemenhub mendapatkan pemotongan pagu anggaran yang cukup drastis, yaitu senilai Rp13,72 triliun atau 43,66% dari pagu awal yang telah ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan pada bulan September 2024 lalu (Ruhulessin & Alexander, 2025). Akibatnya, pagu anggaran Kemenhub turun menjadi Rp17,72 triliun dari anggaran yang semulanya sebesar Rp31,45 triliun. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa meskipun Kemenhub mengalami pemotongan anggaran, penyelenggaraan transportasi publik bersubsidi dan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh Indonesia tetap menjadi prioritas dan komitmen Kemenhub.

Meskipun Kemenhub berkomitmen untuk mengoptimalkan ketersediaan layanan dengan anggaran yang tersedia, pemotongan anggaran tersebut otomatis menekan beberapa pos penting dalam operasionalnya. Menanggapi hal tersebut, Kemenhub memangkas subsidi angkutan umum, memotong biaya operasional, dan meniadakan beberapa layanan publik. Akibatnya, timbul kekhawatiran masyarakat bahwa semua subsidi transportasi akan dihilangkan, termasuk dana untuk perintis jalan, angkutan antarmoda di daerah, hingga tol laut. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa program pemeliharaan dan pengoperasian layanan publik yang dihentikan sementara.

Dampak langsung dari efisiensi anggaran terlihat pada berkurangnya frekuensi dan rute layanan angkutan umum di berbagai wilayah. Salah satunya, program Teman Bus yang menyediakan transportasi massal perkotaan harus menghentikan operasinya secara total atau sebagian di beberapa kota mulai awal tahun 2025 akibat keterbatasan subsidi dari Kemenhub Pusat. Di Surakarta, terjadi pemangkasan rute dan jumlah perjalanan Teman Bus untuk menyesuaikan anggaran. Sementara itu, sejumlah rute Trans Mamminasata di Makassar dan Trans Metro Dewata Bali, resmi berhenti beroperasi. Bahkan, di Yogyakarta, layanan Teman Bus sama sekali dihentikan.

Di sisi lain, angkutan perintis DAMRI pun tidak terbebas dari efek efisiensi tersebut. Angkutan perintis DAMRI yang beroperasi di wilayah terpencil terancam kolaps karena mengalami pengurangan subsidi hingga 50 persen (Sam, 2025). Pemotongan anggaran operasional tersebut menyebabkan perubahan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya adalah pengurangan jadwal frekuensi operasional untuk Bus DAMRI di Simeulue, Aceh yang sebelumnya beroperasi setiap hari, kini hanya beroperasi tiga kali dalam satu minggu (Ahmadi, 2025).

Menghadapi pengurangan subsidi dari pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah mengambil langkah inisiatif untuk terus menyediakan layanan transportasi publik bagi masyarakat. Misalnya, langkah Pemda DIY yang mengambil alih tiga trayek bus Trans Jogja yang selama lima tahun terakhir dikelola oleh Kemenhub melalui program Teman Bus (Daeng, 2025). Langkah ini menunjukkan respons proaktif pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi publik di tengah keterbatasan anggaran dari pusat.

Dampak Krisis Layanan Transportasi Publik terhadap Masyarakat

Secara umum, pemangkasan anggaran dan pembiayaan yang kurang efektif berpotensi menyebabkan krisis transportasi publik. Pojani & Stead (2017) menyatakan bahwa krisis transportasi publik di negara berkembang terjadi saat sistem angkutan kota gagal menyediakan mobilitas yang merata, efektif, aman, dan berkelanjutan bagi warganya, sehingga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang cukup berat. Hal ini dapat memiliki dampak langsung seperti menurunnya mobilitas masyarakat dan kesulitan masyarakat dalam mencapai tempat kerja atau pendidikan. Di samping itu, dampak tidak langsung dapat diamati dari peningkatan kemacetan dan polusi akibat beralihnya masyarakat ke kendaraan pribadi.

Dalam bidang sosial, terbatasnya transportasi membawa sejumlah dampak negatif. Satu di antaranya adalah eksklusi sosial, yakni semakin sempitnya kesempatan kelompok berpendapatan rendah dan/atau penduduk di wilayah terpencil untuk berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat pada umumnya (Ward & Walsh, 2023).  Hilangnya kesempatan kerja, menurunnya kesehatan, hingga terganggunya pendidikan menjadi sejumlah konsekuensi logis dari hal tersebut. Akibatnya, kelompok masyarakat tersebut harus menghadapi keterbatasan dalam partisipasi dan dukungan sosial akibat faktor-faktor seperti pengangguran, pendapatan rendah, diskriminasi, dan kriminalitas (Ward & Walsh, 2023).

Berkurangnya layanan transportasi publik akibat pengurangan anggaran juga mengakibatkan beberapa dampak ekonomi. Pilihan perjalanan yang berkurang dapat menghambat aktivitas ekonomi dan investasi masyarakat. Keterbatasan biaya atau layanan transportasi dapat menyebabkan fenomena forgone travel, yaitu ketika individu, terutama yang berpenghasilan rendah, meniadakan sebagian perjalanan yang sebenarnya mereka butuhkan atau inginkan (Blumenberg, 2017 sebagaimana dikutip oleh Ward & Walsh, 2023). Hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi non-esensial, misalnya belanja rekreasi, yang pada gilirannya menurunkan perputaran ekonomi di sektor ritel dan jasa lokal. Selanjutnya, jumlah armada dan frekuensi perjalanan yang berkurang dapat meningkatkan waktu perjalanan yang memiliki dampak negatif terhadap produktivitas masyarakat. Selain itu, dampak nyata dari efisiensi anggaran transportasi publik dirasakan langsung oleh para karyawan sektor tersebut. Contohnya adalah efisiensi operasional Batik Solo Trans (BST) di Kota Surakarta yang menyebabkan sekitar 150 karyawan dirumahkan (Mulato, 2025). Akibatnya, kehilangan pekerjaan di sektor transportasi publik tidak hanya memengaruhi individu dan keluarga mereka tetapi juga berpotensi memiliki efek domino pada ekonomi lokal.

Dampak lain dari penurunan layanan transportasi publik adalah peningkatan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang berkontribusi pada tingkat polusi udara yang lebih tinggi. Pengaruh penggunaan kendaraan bermotor terhadap kualitas udara dapat diamati pada peristiwa yang menunjukkan perubahan pola penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat, misalnya ketika lebaran. Studi yang dilakukan oleh Waryatno et al. (2022) menunjukan bagaimana kualitas udara di Jakarta berfluktuasi bersamaan dengan aktivitas kendaraan bermotor dalam periode sebelum, selama, dan setelah lebaran. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa peningkatan kepadatan lalu lintas arus mudik pada masa pra-lebaran menyebabkan memuncaknya konsentrasi polutan PM2.5 di udara. Memasuki hari lebaran hingga lima hari pasca-lebaran, penurunan aktivitas manusia yang signifikan menyebabkan penurunan kadar PM2.5 hingga 51 persen dari kadar tertinggi. Meskipun hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat hujan, perbandingan antara kondisi pra-lebaran hingga pasca-lebaran ini menunjukkan betapa dominannya kontribusi kendaraan pribadi terhadap polusi di Jakarta.  Tentu saja, hubungan antara peningkatan dominasi kendaraan pribadi dan kondisi udara berpotensi menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan terhadap kesehatan masyarakat.

Tabel 1 Konsentrasi Polutan PM2.5 di Beberapa Kota pada 31 Mei 2025
Sumber: World Health Organization (2021); Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (2025)

Konsentrasi polutan PM2.5 di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa tingkat PM2.5 di berbagai kota, termasuk Jakarta, secara konsisten melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO), yakni 15 µg/m³ untuk paparan 24 jam. Paparan terhadap PM2.5 telah terbukti secara kausal meningkatkan risiko berbagai penyakit serius, seperti kematian semua penyebab (all-cause mortality), Infeksi Saluran Pernapasan Bawah (ISPB) akut, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), penyakit jantung iskemik, kanker paru-paru, serta stroke (WHO, 2021). Tentu saja, terdapat beban ekonomi yang harus ditanggung akibat penyakit-penyakit tersebut. Sebagai perbandingan, studi Kazemi et al. (2024) meneliti dampak konsentrasi PM2.5, dengan rata-rata tahunan 29,6 µg/m³ di Teheran, Iran. Dalam studi tersebut, ditemukan bahwa jika tidak ada intervensi pengurangan polusi, maka total beban ekonomi akibat stroke yang dipicu oleh PM2.5 antara 2020–2030 diperkirakan mencapai lebih dari 2,7 miliar USD, sementara untuk penyakit jantung koroner bisa mencapai lebih dari 13,5 miliar USD. Biaya tersebut tidak terbatas pada perawatan medis langsung, tetapi juga biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas, pengeluaran rumah tangga untuk perawatan informal, serta hilangnya kualitas hidup. Melihat proyeksi tersebut, Indonesia juga perlu mewaspadai potensi beban serupa, mengingat karakteristik urbanisasi dan tingkat polusi udara di berbagai kota yang tidak jauh berbeda, bahkan lebih tinggi dari Teheran.

Kesimpulan

Transportasi publik merupakan fondasi mobilitas masyarakat yang tidak hanya mendukung aktivitas harian jutaan orang, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun demikian, kondisi layanan di Indonesia saat ini masih diwarnai ketimpangan infrastruktur antarwilayah, kerusakan jalan, dan tantangan kenyamanan serta keamanan, yang menghambat efektivitas angkutan umum. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menyebabkan pemotongan subsidi dan dana operasional Kemenhub telah memperburuk situasi dengan menghentikan program angkutan massal seperti Teman Bus dan mengurangi frekuensi serta jangkauan layanan perintis DAMRI. Akibatnya, masyarakat berpotensi menghadapi penurunan akses mobilitas, kemacetan yang kian parah, kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas dan PHK pekerja transportasi, serta peningkatan polusi karena peralihan ke kendaraan pribadi.

Untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, beberapa pemerintah daerah mengambil langkah proaktif. Salah satu langkah utama adalah pengambilalihan layanan Teman bus yang awalnya dikelola oleh Kemenhub. Sejumlah daerah yang telah menerapkan kebijakan ini adalah Medan, Banjarmasin, Bandung, Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian jadwal, rute, dan armada agar layanan tetap berjalan di tengah berbagai keterbatasan. Contoh nyata dari adaptasi tersebut adalah perubahan armada Batik Solo Trans (BST) Koridor 2 yang semula menggunakan bus besar menjadi feeder (angkot) BST. Hal tersebut disebabkan oleh pengurangan jumlah armada BST mulai Januari 2025. Hal serupa juga terjadi pada Trans Jogja yang melakukan perubahan jam operasional, dari semula pukul 05.30–21.30 WIB menjadi pukul 05.30 WIB–20.30 WIB. Langkah‑langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai respons atas kebijakan pemotongan anggaran pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat koordinasi serta mengembangkan inovasi pendanaan berkelanjutan agar sistem transportasi publik Indonesia berfungsi optimal dan melayani seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

Ahmadi. (2025, Maret 25). Dampak Penerapan Efesiensi Anggaran, Berkurang Jadwal Bus Damri di Pulau Simeulue. Harian Rakyat Aceh. Diakses dari https://harianrakyataceh.com/2025/03/25/dampak-penerapan-efesiensi-anggaran-berkurang-jadwal-bus-damri-di-pulau-simeulue/

Akram, N., Chen, W., Tariq, K., Linjun, H., & Zhaosheng, Li. (2025). Role of Public Transportation in Reducing Traffic Congestion, Enhancing Connectivity, And Promoting Sustainable Urban Development in Manchester And Shenzhen. International Journal of Social Sciences and Humanities Invention, 12, 8401-8408. Doi:10.18535/ijsshi/v12i01.01.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (n.d.). Konsentrasi Partikulat (PM2.5). Diakses pada 31 Mei 2025, dari https://www.bmkg.go.id/kualitas-udara/pm25

Daeng, M. F. (2025, Januari 3). Ambil Alih Tiga Trayek Teman Bus, Pemda DIY Tambah Armada TransJogja. Kompas. Diakses dari https://www.kompas.id/artikel/ambil-alih-tiga-trayek-teman-bus-pemda-diy-tambah-armada-trans-jogja ‘

Gunaruwan, T. L., & Jayasekera, D. H. W. (2015). Social inclusivity through public transportation: a strategic approach to improve quality of life in developing countries. Journal of Advanced Transportation, 49, 738–751. Doi:10.1002/atr.1302.

Indikator Politik Indonesia. (2024, Oktober 2). Evaluasi publik atas kinerja sektor transportasi umum dan perhubungan pemerintahan Jokowi: Temuan Survei Nasional, 30 Agustus–6 September 2024. Diakses dari https://indikator.co.id/rilis-indikator-02-oktober-2024/

Janati, F. & Pratama, A. M. (2024, Juli 4). Pengguna Transportasi Publik di Jakarta Hanya 18,86 persen. Kompas. Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/04/20533571/pengguna-transportasi-publik-di-jakarta-hanya-1886-persen

Kazemi, Z., Yunesian, M., Hassanvand, M. S., Daroudi, R., Ghorbani, A., & Sefiddashti, S. E. (2024). Hidden health effects and economic burden of stroke and coronary heart disease attributed to ambient air pollution (PM2.5) in Tehran, Iran: Evidence from an assessment and forecast up to 2030. Ecotoxicology and Environmental Safety, 286. Doi:10.1016/j.ecoenv.2024.117158

Kementerian Perhubungan. (2025, Februari 13). Kemenhub Fokuskan Anggaran 2025 untuk Optimalkan Layanan Transportasi Publik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. DKI Jakarta: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub. Diakses dari https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-fokuskan-anggaran-2025-untuk-optimalkan-layanan-transportasi-publik

Lyu, S., Huang, Y., & Sun, T. (2025). Urban sprawl, public transportation efficiency and carbon emissions. Journal of Cleaner Production, 489. Doi:10.1016/j.jclepro.2025.144652

Mulato. (2025, Januari 8). Dampak Perubahan Operasional BST, 150 Karyawan Dirumahkan. RRI.co.id. Diakses dari https://www.rri.co.id/surakarta/daerah/1243533/dampak-perubahan-operasional-bst-150-karyawan-dirumahkan

Pojani, D. & Stead, D.. (2017). The Urban Transport Crisis in Emerging Economies. Doi:10.1007/978-3-319-43851-1

Putri, N. I. P. (2022). Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembanggan Antar Wilayah Administrasi di Jakarta. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, 8. Diakses dari https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/view/1249/pdf.

Ruhulessin, M. F. & Alexander, H. B. (2025, Februari 15). Dapat Anggaran 17,7 Triliun, Kemenhub Bakal Optimalkan Transportasi Umum. Kompas.com. Diakses dari https://www.kompas.com/properti/read/2025/02/15/055018321/dapat-anggaran-177-triliun-kemenhub-bakal-optimalkan-transportasi-umum#:~:text=Jumlah%20anggaran%20ini%20mengalami%20efisiensi,Keuangan%20tanggal%2023%20September%202024

Sam. (2025, April 11). Efisiensi Anggaran Pengaruhi Jadwal Layanan Angkutan Perintis. Bali Tribune. Diakses dari https://balitribune.co.id/content/efisiensi-anggaran-pengaruhi-jadwal-layanan-angkutan-perintis

Santosa, L. W. (2025, April 9). Perjalanan penduduk gunakan moda transportasi publik capai 20 persen. ANTARA News. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4759741/perjalanan-penduduk-gunakan-moda-transportasi-publik-capai-20-persen

Sun, Y., & Cui, Y. (2018). Evaluating the coordinated development of economic, social and environmental benefits of urban public transportation infrastructure: Case study of four Chinese autonomous municipalities. Transport Policy, 66, 116-126. Doi:10.1016/j.tranpol.2018.02.006

Varghese, A. M., & Pradhan, R. P. (2025). Transportation infrastructure and economic growth: Does there exist causality and spillover? A Systematic Review and Research Agenda. Transportation Research Procedia, 82, 2618-2631. Doi:10.1016/j.trpro.2024.12.208

Ward, C., & Walsh, D. (2023). “I just don’t go nowhere:” How transportation disadvantage reinforces social exclusion. Journal of Transport Geography, 110. Doi:10.1016/j.jtrangeo.2023.103627

Waryatno, N. F. P., Kinanti, N. P., & Taryono. (2022). Kondisi Pencemaran Udara pada Saat Periode Lebaran 2022 di Wilayah Jakarta. Buletin GAW Bariri (BGB), 3(2). Doi:10.31172/bgb.v3i2.68

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. World Health Organization. Diakses dari https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228